OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS DALAM PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mengikuti Seleksi Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg LIII T.A 2013
DADANG DJOKO KARYANTO
AKBP NRP 72120646
JAMBI
2013
DAFTAR
ISI
Halaman
HALAMAN
JUDUL……………………………………………………... i
DAFTAR
ISI…………………………………………………………….... ii
DAFTAR
PUSTAKA……………………………………………………..
iv
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang ……………………………..............…. 1
B.
Permasalahan………………………………….............. 4
C.
Persoalan.............................................................. 5
D.
Ruang Lingkup......................................................... 5
E.
Maksud dan Tujuan.................................................. 5
F.
Metode Pendekatan................................................. 6
G.
Sistematika.............................................................. 7
H.
Pengertian-Pengertian............................................... 9
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Analisa SWOT.............................................. 12
B. Teori Manajemen
Dari George R. Terry.......................
14
C. Teori Manajemen Strategi.......................................... 15
D. Teori
Kinerja............................................................. 16
E. Teori Pengembangan
SDM........................................ 18
BAB III KONDISI SAAT INI
A. Sumber Daya Manusia…………………................…….. 21
B. Dukungan Anggaran………………………………………… 24
C. Dukungan Sarana
Prasarana....................................... 25
D. Metode yang Digunakan............................................ 26
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A. Faktor Internal
1. Kekuatan....................................................... 27
2. Kelemahan..................................................... 27
B. Faktor Eksternal
1.
Peluang......................................................... 28
2. Kendala Atau Ancaman.................................. 28
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Sumber Daya Manusia....................................... 30
B. Dukungan Anggaran.......................................... 32
C. Dukungan Sarana dan Prasarana........................ 32
D. Metode............................................................. 32
BAB VI OPTIMALISASI
A. Visi dan Misi..................................................... 33
B. Tujuan.............................................................. 34
C. Sasaran............................................................ 34
D. Kebijakan......................................................... 34
E. Strategi............................................................ 34
F. Action Plan....................................................... 35
BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan....................................................... 36
B. Saran atau Rekomendasi................................... 36
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan kemajuan
masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi
hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi,
transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam
melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai
tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang
dilayaninya.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka 1 menyatakan bahwa
“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Negara Indonesia
adalah negara hukum maka keberadaan lembaga
Kepolisian sangat diperlukan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan situasi
keamanan yang kondusif sebagaimana yang
tersebutkan di dalam Undang-undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas dan
wewenang institusi Polri adalah berkewajiban dan berkewenangan untuk menegakkan
keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian kepolisian selaku penegak
hukum terhadap segala tindak pidana yang
muncul di wilayah yuridiksi penugasannya, sebagaimana tertuang didalam
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang selengkapnya menyatakan
bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat”. Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Sebagai saran social engineering, hukum merupakan
suatu sarana yang ditujukan untuk
mengubah perilakuan warga masyarakat,
sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[1]
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, di dalam angka 6 yang dimaksud dengan
“Biro Operasi yang selanjutnya disingkat Roops adalah unsur pengawas dan
pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Pasal 25
ayat (2) menyatakan bahwa “Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasional, koordinasi dan
kerja sama dalam rangka operasi kepolisian”. Pasal 31 menyatakan bahwa:
(1) Bagdalops sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 huruf d
bertugas membina. menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan
operasi, serta mengumpulkan,
mengolah, dan menyajikan data operasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagdalops menyelenggarakan
fungsi:
a. pembinaan,
pengkoordinasian,
pengadministrasian, dan pengendalian operasi;
b. pengumpulan
dan pengolahan data,
serta penyajian informasi
dan dokumentasi
kegiatan operasi; dan
c. penerimaan
data laporan kejadian,
laporan kegiatan operasi, dan penyusunan laporannya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagdalops dibantu
oleh:
a. Subbagian
Pengumpulan, Pengolahan, dan
Penyajian Data (Subbagpullahjianta). yang bertugas
mengumpulkan dan mengolah
data serta
menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan
b. Kepala Siaga (Kasiaga), yang bertugas menerima
data laporan kejadian dan
laporan kegiatan operasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal diatas
Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops) dalam menjalankan tugasnya
menyelenggarakan fungsi yang akan di teliti dalam tulisan ini lebih khusus
adalah pengumpulan dan
pengolahan data, serta
penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi di wilayah hukum
Polda Jambi. Namun masih ada masalah yang timbul dalam hal
pelaksanaannya, data kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya
dari Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat, tidak
mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas jajaran), data
yang disajikan tidak valid serta personil yang mengawaki bagian pengumpulan
data di Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti
dan tidak ada kaderisasi sehingga yang mengolah data tidak profesional dan
tidak menguasai permasalahan pengumpulan data.
Berdasarkan latar
belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan untuk dijadikan
karya ilmiah dalam bentuk Makalah yang berjudul:
“Optimalisasi Kemampuan Bagdalops (Bagian Pengendalian Operasi) Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas”.
B.
Permasalahan
Berdasarkan
uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan dalam penulisan ini adalah
belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (Brain Ware)
pengawak Bagdalops Biro Ops Polda Jambi, beluum terpenuhinya teknologi
informasi (Hard Ware) dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, belum
terpenuhinya sarana dan prasarana, dan kurangnya anggaran dalam mendukung
kegiatan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi. Dari ketentuan tersebut maka belum Optimalnya
“Kemampuan Bagian Pengendalian
Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan
Dokumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas”.
C.
Persoalan
Berdasarkan Permasalah Tersebut dapat ditarik beberapa
persoalan pokok yaitu:
1. Bagaimana Optimalisasi Peranan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi
Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas?
2. Apa kendala yang dihadapi Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi
Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas?
D.
Ruang Lingkup
Pembatasan pembahasan
dalam penulisaan ini, meliputi
kajian dan analisis terhadap Optimalisasi Bagian Pengendalian Operasi Dalam
Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas.
E.
Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Untuk megetahui tugas dan fungsi serta permasalahan dan
upaya penyelesaian Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sehingga bermanfaat untuk
Polda Jambi khususnya Bagdalops Biro Ops
serta Untuk
memenuhi persyaratan seleksi pendidikan Sespimmen
Polri Dikreg LIII T.A. 2013.
2.Tujuan
a.
Untuk
mendeskripsikan
Optimalisasi Bagian Pengendalian
Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan
Dokumentasi Kegiatan Operasi.
b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi kondisi Optimalisasi Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian
Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
c.
Untuk
mendeskripsikan kondisi yang ideal Optimalisasi Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian
Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
d. Memformulasikan optimalisasi kemampuan
Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta
Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
F. Metode
Pendekatan
1.
Metode
Metode yang
digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif Analisis, yaitu dengan cara
menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa
untuk mendapatkan pemecahannya.
2.
Pendekatan
maka
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah
hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
G.
Sistematika
Dalam penulisan ini di
susun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Merupakan bab yang berisi latar
belakang, permasalahan dan pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan
tujuan, metode pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian.
BAB II Kerangka Teoritis
Bab ini menguraikan tentang
landasan teori atau konsep yang digunakan, antara lain: Konsepsi Analisa SWOT,
Teori Manajemen, Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan dan Teori Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
BAB III Kondisi
Saat ini
Bab
ini akan menguraikan kondisi kegiatan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini, yang
meliputi: kondisi
sumber
daya manusia,
dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan Bagian Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan
Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi.
BAB IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi kemampuan Bagian
Pengendalian Operasi Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian
Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Operasi yang terdiri dari faktor internal dan
eksternal.
BAB
V Kondisi Yang Diharapkan
Bab ini akan membahas mengenai kondisi
kemampuan Bagdalops Biro ops Polda Jambi yang ideal terkait dengan kondisi
sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta
metode yang digunakan dalam Bagian Pengendalian Operasi
Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi.
BAB
VI Optimalisasi Kemampuan Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi
Bab ini merupakan isi dari
optimalisasi kemampuan Bagian Pengendalian Operasi
Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi
Kegiatan Operasi guna
meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah
hukum Polda Jambi.
BAB
VII Penutup
Bab ini terdiri dari kesimpulan atas
penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan
saran/rekomendasi.
F.
Pengertian-Pengertian
Dalam
penulisan Makalah
ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap pengertian-pengertian yang ada
dalam pembahasan ini, yaitu:
1. Optimalisasi
Optimalisasi berasal
dari kata optimal yang berarti tertinggi, paling baik, sempurna; terbaik;
paling menguntungkan. Optimalisasi berarti pengoptimalan.[2]
2. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops).
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Negara ayat (1) Bagdalops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
d bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan
operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi.
3. Pengumpulan
Pengumpulan berasal
dari kata kumpul yang berarti bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok
(tidak terpisah-pisah); berhimpun, berapat (bersidang); berkerumun. Pengumpulan
berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan; pengerahan (masa).[3]
4. Pengolahan
Pengolahan berasal dari
kata olah yang berarti mengerjakan sesuatu agar menimbulkan barang baru atau
menjadi lain; memasak sesuatu agar menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti
proses, perbuatan dan cara mengolah.[4]
5. Data
Data
berarti keterangan yang benar dan nyata.[5]
6. Penyajian
a. proses, cara,
perbuatan menyajikan: ia menyerahkan urusan - itu kpd orang lain;
b. pengaturan
penampilan (pertunjukan dsb):
c. cara menyampaikan
pemberitaan karangan, makalah, dsb[6]
7. Informasi
Informasi berarti
keterangan yang disampaikan oleh seseorang atau badan; keseluruhan makna yang
menunjang pesan yang terlihat dibagian-bagian pesan itu; penerangan.[7]
8. Dokumentasi
Dokumentasi berarti
pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan.[8]
9. Kegiatan
Kegiatan berarti
aktifitas, tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, acara. [9]
10. Operasi
Operasi berarti
bedah (dalam dunia kedokteran); tindakan memeriksa (dilakukan oleh polisi atau
tentara); pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.[10]
11. Terwujudnya
Terwujudnya berasal dari kata ujud
yang berarti maksud, tujuan; sesuatu yang dikehendaki.[11]
12. Kamtibmas
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka 5 menyatakan bahwa:
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai
salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban,
dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan
membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Analisa SWOT
Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil
identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan,
kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna
menentukan cara-cara solusi atau alternatif pemecahan
masalah (Problem Solving) yang
dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan. Adapun dalam melakukan analisa SWOT,
maka akan diformulasikan suatu identifikasi situasi terhadap
setiap permasalahan yang ada dengan melakukan analisa dari penggabungan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:[12]
a. Kekuatan
(Strength) adalah identifikasi situasi
internal organisasi yang berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya
yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk
menangani peluang dan ancaman yang dihadapi.
b. Kelemahan
(Weakness) adalah situasi internal
organisasi di mana kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang
pemanfaatan belum dirasakan optimal dalam menangani peluang dan ancaman.
c. Peluang
(Opportunity) adalah situasi
eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan.
d. Ancaman
(Threat) adalah suatu keadaan
eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan
tugas.
Analisa SWOT dalam penulisan
ini, dipakai dalam memformulasikan serta sebagai
bahan penulis untuk mengkombinasikan strategi apa yang harus dirangkai oleh
penulis yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi yang
meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan menformulasikan bagaimana
temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan peluang yang dimiliki, adanya
kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan ancaman yang ada serta seberapa besar
kelemahan dan ancaman.
Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian,
sangat sesuai dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi
saat ini sebagai faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal sebagai
faktor peluang dan ancaman. Dengan demikian dapat di jadikan dasar dalam
menyusun prioritas pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan model titik temu.
Sejauh mana faktor itu relevan dengan visi misi Polri. Semakin dekat faktor itu
dengan visi misi Polri semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk
diprogramkan. Sehingga dapat di rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat dan
strategis untuk mewujudkan performance atau penampilan organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.
B. Teori Manajemenan
Dalam
teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku Principles of Management.
Rumusan teori dan fungsi manajemen adalah sebagai berikut:[13]
1. Perencanaan (Planning):
mencakup sumber daya perusahaan, pembangunan, personel, penetapan tujuan,
proses yang dilaksanakan, dan prediksi ke depan.
2. Pengorganisasian (Organizing): mencakup syarat atau
ketentuan kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh evaluasi dan pelatihan personel.
3. Pelaksanaan / penggerak (Actuating):
mencakup bagaimana cara menjalankan
fungsi perencanaan yang telah ditentukan semula, yang mana keberhasilan
langsung terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan.
4. Pengendalian (Controlling):
memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan
yang direncanakan atau mengoreksi penyimpangan.
Teori
Manajemen dari George R. Terry tersebut
menjelaskan bahwa dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat
mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana-rencana.
Aplikasi
Teori Manajemen dari George R. Terry
dalam pelaksanaan tugas kepolisian sangat penting karena sudah mencakup
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga sekecil
mungkin kelemahan dan kekurangan dapat diminimalisasi. Di dalam setiap tugas
kepolisian tentunya penerapan teori manajemen relevan menjadi landasan dalam
mengelola dan mengkoordinasi sumber daya organisasi (personel, sarana prasarana
dan anggaran).
Manajemen secara umum
adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau potensial di dalam
pencapaian tujuan. Dalam hal ini manajemen dititikberatkan pada usaha
menggunakan atau memanfaatkan sumber yang tersedia atau berpotensi dalam
pencapaian tujuan, sumber atau sarana manajemen ialah orang (Man), uang (Money), sarana dan prasarana (material),
mesin (Machine), metode (Method), dan waktu (Time) dan prasarana lainnya seperti tanah, gedung, alat angkutan
dan sebagainya.
C. Teori Manajemen Strategi
Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian
kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai
penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan
oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Menurut
Pearch dan Robinson dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan
tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi)
rencana-rencana yang
dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.[14] Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut
Nawawi adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang
berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai
keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha
menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi
pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional)
organsasi.[15]
Dari beberapa pengertian manajemen strategi tersebut
menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang memiliki
berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak
secara bersama-sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan
strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan
strategi organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional
dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen berupa fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi penganggaran,
kebijaksanaan situsional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol
dan evaluasi serta umpan balik.
D. Teori Kinerja
Teori kinerja merupakan teori yang dibutuhkan untuk memecahkan persoalan
khususnya manajemen Bagdalops Biro Ops Polda Jambi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.
Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat
pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas
tertentu. Kinerja organisasi adalah menilai tingkat pencapaian hasil dalam
rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dalam manajemen, kinerja merupakan
keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi,
termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan
tersebut.[16] Sedangkan Dessler
berpendapat bahwa kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual
karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan.
Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar
yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai
dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga
dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya. [17]
Berdasarkan beberapa
pendapat tentang teori kinerja/prestasi kerja
dapat disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja mengandung
substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja
maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance) dengan
kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate
performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila
kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar
kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik.
Menurut Hermawati, pelayanan
yang dilakukan itu harus berdasarkan azas-azas pelayanan prima antara lain:[18]
1. Aman, dalam pengertian
pelayanan Polri dapat memberikan rasa aman (Security), keselamatan (Safety),
jaminan (Surety) dan kedamaian / ketentraman (Peace) bagi
masyarakat yang memerlukan.
2. Cepat, bahwa pelayanan
diselenggarakan dalam waktu yang tepat dan tidak ditunda-tunda.
3. Murah, pelayanan pada
hakekatnya tidak diperlukan biaya dari masyarakat, namun bila dipersyaratkan
menggunakan biaya maka diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
terjangkau oleh masyarakat serta tidak dibebani penambahan biaya lainnya.
E. Teori
Pengembangan SDM
Inti
dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pembinaan terhadap SDM
organisasi yang dimiliki agar lebih baik, Dalam konteks MSDM Polri, system
pembinaan SDM diselenggarakan melalui suatu siklus pembinaan personil Polri
yang meliputi: penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.
Kelima aspek dalam penyelenggaraan siklus pembinaan personil ini merupakan
bagian-bagian dari seluruh kegiatan pembinaan sumber daya manusia Polri.
Sedangkan
menurut Lembaga Manajemen UI bekerjasama dengan kantor Deputi SDM Kapolri, dan Partnership for Governance Reform in
Indonesia. sistem pembinaan SDM Polri
merupakan penataan keterkaitan dan proses pada faktor-faktor penting terkait
dengan pembinaan yang memacu SDM yang lebih baik. Sistem pembinaan tersebut
mencakup sistem perencanaan SDM, sistem rekrutmen dan seleksi, sistem
pendidikan dan latihan, sistem penilaian kinerja, sistem karir, dan sistem
kompensasi. Masalahnya, sekalipun sudah merupakan sistem, namun dalam implementasinya
belum terintegrasi dan sinergis.
Dalam
Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Keith Davis and
Werther W.B, pengembangan SDM merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi
tantangan-tantangan, perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran
kerja. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pengembangan SDM dapat
terus menggunakan para pekerja yang dianggap efektif dalam melakukan
pekerjaannya.
Perbedaan
dari pelatihan untuk pekerja yang spesifik merupakan bagian terpenting dalam
pengembangan kualitas SDM. Sehingga dengan pengembangan kualitas pekerja yang
ada, maka akan mengurangi ketergantungan perusahaan pada penyewaan karyawan
baru. Promosi dan pengalihan posisi
karyawan menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang karir, tidak hanya berhenti
pada posisi tertentu saja. Sehingga pengusaha/pengguna karyawan akan memperoleh manfaat dari kelanjutan
operasional dengan kinerja yang meningkat, sementara para karyawan merasa
memiliki komitmen lebih besar kepada perusahaan dikarenakan mereka merasa
diberi penghargaan.
Dalam
aplikasi tugas pokok kepolisian. Pengembangan SDM merupakan faktor yang
mendasar bagi seorang bawahan untuk meniti karir melalui kesempatan pendidikan/pelatihan
dan pengalaman kerja guna menjawab tantangan tugas masa depan dengan
mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki baik dari pendidikan formal atau
nonformal. Sehingga pada akhirnya tujuan kepolisian negara dalam bidang
pembinaan personil tercapai yaitu mewujudkan personil Polri yang profesional,
modern dan bermoral.
BAB III
KONDISI SAAT INI
A. Sumber Daya Manusia
Struktur, kedudukan, tugas pokok dan
fungsi Bagdalops Biro ops Polda Jambi telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran
dan fungsinya Bagdalops Polda
Jambi mempunyai keterbatasan yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan
tugasnya
1. Kuantitas Personil
Data Personil Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi
|
NO
|
PERSONIL
|
JUMLAH
|
DSP
|
KET
|
|
1
|
PAMEN
|
2
|
5
|
Kurang 3
|
|
2
|
PAMA
|
3
|
4
|
Kurang 1
|
|
3
|
BRIGADIR
|
3
|
12
|
Kurang 9
|
|
4
|
PNS
|
2
|
2
|
Cukup
|
|
JUMLAH
|
10
|
23
|
Kurang 13
|
|
Jumlah
personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi apabila mendasari dari Peraturan
Kapolri tersebut, bahwa personil Bagdalops
Polda Jambi sampai pada tahun 2013 ini memiliki personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut
dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan personel Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
masih terbatas, di
samping itu juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu kepala Siaga (Ka Siaga).
2. Kualitas Personil
Data Kualifikasi Personil Bagdalops
Polda Jambi
|
NO
|
PENDIDIKAN
KEJURUAN
|
JUMLAH
|
NO
|
PENDIDIKAN
UMUM
|
JUMLAH
|
|||
|
PA
|
BA
|
PA
|
BA
|
TA
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
1
|
Dikjurlantas
|
1
|
-
|
1
|
SMA
|
10
|
10
|
-
|
|
2
|
Dikbangspes
SDM
|
1
|
-
|
2
|
D3
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Dikjurpapolair(Dasar,Paidik,
Nautika), Ahli Nautika V
|
1
|
-
|
3
|
S1
|
2
|
-
|
-
|
|
4
|
Dikjur
Baintel
|
1
|
-
|
4
|
S2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
JUMLAH
|
4
|
-
|
|
|
|
|
|
Dilihat
dari data di atas bahwa kualitas personil Bagdalops Polda Jambi adalah sebagai berikut :
a.
Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi tidak ada yang memiliki
kualifikasi pendidikan
kejuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.
Dilihat dari
kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sebagian besar hanya
berpendidikan setingkat SMU.
Anggota yang pendidikannya SMU tentu akan berperilaku berbeda serta tingkat
pengetahuannya juga berbeda dibanding yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini
akan mempengaruhi kinerja Bagdalops Biro Ops dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
3.
Kemampuan
dan Kompetensi personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
a.
Pengetahuan.
1)
Kurangnya
pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan komputerisasi dan teknologi
informasi.
2)
Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi jarang untuk
diikutkan dalam program pelatihan baik yang diselenggarakan oleh intern Polri maupun lembaga dan instansi terkait
lainnya yang
ada hubungannya dengan komputerisasi dan teknologi informasi.
3)
Belum adanya
regenerasi dan penyegaran terhadap personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang
mana eksistensinya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
b.
Keterampilan
1)
Masih
kurangnya keterampilan Personil dalam melaksanakan komputerisasi dan teknologi informasi yang selama ini
hanya dilakukan secara otodidak.
2)
Terbatasnya kemampuan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi dalam pengolahan data dan
pengarsipan.
c.
Perilaku.
1)
Mentalitas
personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun memiliki
keterbatasan keterampilan.
2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops
Biro Ops Polda
Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah internal tetapi masih
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
tertuang didalam Rendis
(Rencana Pendistribusian) pada masing-masing bagian yang pada awalnya tergabung
didalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Kelembagaan) Biro Operasi.
|
NO
|
KEGIATAN
|
VOLUME
(Rp x org x
giat)
|
JUMLAH
(Rp)
|
KET
|
|
1
|
Pam Unras
a. Uang makan
b. Uang saku
|
15.000 x 612 x 18
12.500 x 612 x 18
|
16.380.000
|
Per Tahun
|
|
2
|
Pemeliharaan Peralatan Kantor
|
1700.000 x 1 Tahun
|
1.700.000
|
Per Tahun
|
|
3
|
Keperluan Perkantoran (ATK)
|
9.500.00 x 1 Tahun
|
9.500.000
|
Per Tahun
|
|
4
|
Supervisi
|
1.750.000 x 1 Tahun
|
1.750.000
|
Per Tahun
|
|
|
Jumlah
|
29.205.000
|
|
|
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa:
1. Kegiatan Pengamanan
Unjuk Rasa telah teralokasikan anggaran selama satu tahun yang mana personil
yang terlibat berasal dari Biro, Direktorat, Bidang dan Personil staf Mapolda
Jambi.
2. Kegiatan
Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops kejajaran Polres-Polres
kewilayahan teralokasikan dirasakan sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan
akomodasi.
C. SARANA PRASARANA
Data Sarana Prasarana Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
|
No
|
Jenis
Barang
|
Jumlah
|
Ket
|
|
1
|
Komputer
|
1
|
Baik
|
|
2
|
Printer
|
1
|
Baik
|
|
3
|
Faxsmile
|
1
|
Baik
|
|
4
|
Speedy
|
1
|
Baik
|
|
|
Jumlah
|
4
|
|
Dari data tersebut diatas antara
kebutuhan dan volume pekerjaan otomatis akan menghambat dalam penyelesaian
pekerjaan. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif didalam
menampung personil dan pengarsipan dokumen.
D. METODE
YANG DIGUNAKAN
Metode yang digunakan dalam hal ini
dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan personil dan peralatan yang tersedia
secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A. Faktor Internal
1. Kekuatan
a.
Personil
Bagdalops
Biro Ops Polda
Jambi dilihat dari segi kuantitas
berjumlah
10 orang.
b.
Adanya
Undang-undang RI dan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 serta Peraturan
Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian dalam rangka mewujudkan
kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Jambi
c.
Tersedianya sarana dan prasarana, material, fasilitas dan
jasa yang dimiliki Bagdalops Biro Ops Polda Jambi saat ini dapat dimanfaatkan didalam mendukung tugas dan
fungsi Bagdalops.
2. Kelemahan
a. Kuantitas personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi jika dibandingkan dengan DSP masih kurang 13 personil.
b. Kualitas
kemampuan dan keterampilan personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi hanya
mengandalkan kemampuan otodidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Dukungan
anggaran khususnya dalam kegiatan supervisi relatif kecil sehingga biaya dan
layanan akomodasi kurang bisa dirasakan.
d. Sarana dan
prasarana Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sangat kecil untuk mendukung beban
kegiatan yang relatif banyak.
B. Faktor Eksternal
1. Peluang
a.
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi masih dipercaya oleh instansi pemerintah seperti
Badan Pusat Statistik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan
Masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait data dan jumlah kriminalitas
sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan pusat data terkait situasi Keamanan
masyarakat yang ada didalam Provinsi Jambi.
b.
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mengawaki dan memperkuat kegiatan posko bencana
di Pusdalops BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Provinsi
Jambi terkait produk data korban bencana (bencana alam dan bencana sosial).
c.
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi mewujudkan sinergisitas dengan SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal penanganan konflik
sosial yang terjadi diwilayah Provinsi Jambi.
2. Kendala atau Ancaman
a.
Bagdalops Biro Ops Polda Jambi menginput data jajaran terkait jumlah
kriminalitas yang terjadi diwilayah hukum Polda Jambi cenderung menggunakan
fasilitas internet dalam hal ini melalui email www.polridaerahjambi.@yahoo.co.id
terkadang kurang lancar dikarenakan faktor keberadaan sinyal, cuaca dan
fasilitas internet di satuan kewilayahan
(Polres/Ta) sehingga akan mempengaruhi
dalam kelancaran pengiriman data.
b.
Input data yang berasal dari jajaran Polres/Ta terkadang kurang lancar
sehubungan faktor instansi tertentu dikarenakan tiidak memiliki akses internet.
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Sumber Daya Manusia
1.
Kuantitas Personil
Jumlah
personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi apabila mendasari dari Peraturan
Kapolri tersebut, bahwa personil Bagdalops
Polda Jambi sampai pada tahun 2013 ini memiliki personel sebanyak 10 orang. Dari data tersebut
dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan personel Bagdalops Polda Jambi masih
terbatas, di
samping itu juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu Kepala Siaga (Ka Siaga). Adanya penambahan
personil pada jabatan Kepala Siaga (Ka Siaga) yang memiliki dedikasi dalam
menghimpun data Jajaran, menghimpun data kriminalitas dan situasi keamanan
masyarakat. Terisinya Bintara Pulahjianta (Pengumpulan Pengolahan Penyajian
data) Bintara umum yang masih kurang sesuai dengan DSP.
2.
Kualitas Personil
kualitas
personil Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan
1) Personil Bagdalops Polda Jambi harus memiliki kualifikasi pendidikan
kejuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2)
Dilihat dari
kualitas pendidikan umum personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi sebagian besar hanya
berpendidikan setingkat SMU. Anggota yang pendidikannya setingkat
SMU tentunya akan berpengaruh terhadap pola pikir / mind sheet dan perilaku yang berbeda serta tingkat
pengetahuannya juga berbeda dibanding yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini
akan mempengaruhi kinerja Bagdalops Biro Ops dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
b. Keterampilan
1) Bagdalops Biro Ops Polda Jambi seharusnya
memiliki personil dalam kemampuan komputerisasi dan teknologi informasi untuk
mendukung tugas dan fungsi Bagdalops.
2) Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi harus
diberikan pendidikan dan Keterampilan dalam pengolahan data dan pengarsipan.
c. Perilaku.
1) Mentalitas personil Bagdalops Biro
Ops Polda Jambi
cukup
baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekalipun memiliki keterbatasan
keterampilan.
2) Disiplin yang dilakukan oleh personil Bagdalops
Biro Ops Polda
Jambi cukup baik meskipun ada yang memiliki masalah internal tetapi masih
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi
tertuang didalam Rendis
(Rencana
Pendistribusian) pada masing-masing bagian yang pada awalnya tergabung didalam
RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Biro Operasi. Kegiatan
Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops Biro Ops Polda Jambi kejajaran Polres/Polresta
kewilayahan yang dialokasikan dirasakan sangat kecil dalam memenuhi kebutuhan
akomodasi.
C. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada untuk
mendukung penyelesaian pekerjaan dirasakan sangat terbatas dengan volume
pekerjaan yang ada. Situasi dan kondisi ruang kerja yang kurang representatif
didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen harus segera di perbaiki
untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda Jambi.
D. Metode yang digunakan
Metode
yang digunakan untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagdalops Biro Ops Polda
Jambi menggunakan Konsep Analisa SWOT, Teori Manajemen, Teori Manajemen
Strategi, dan Teori Kinerja serta Teori Pengembangan SDM.
BAB VI
OPTIMALISASI KEMAMPUAN BAGDALOPS (BAGIAN PENGENDALIAN
OPERASI) DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN OPERASI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA STABILITAS KAMTIBMAS
A. VISI
dan MISI
1. Visi
Untuk
optimalisasi kemampuan Bagdalops
Biro Ops dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi dan dokumentasi kegiatan operasi dalam rangka terwujudnya stabilitas
kamtibmas di
wilayah Polda
Jambi, maka dapat dirumuskan visi, yaitu :
“Meningkatnya Kemampuan
Bagdalops Dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi dan
Dokuumentasi Kegiatan Operasi Dalam Rangka Terwujudnya Stabilitas Kamtibmas”
2. Misi
a.
Meningkatkan kondisi sumber daya Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang mendukung
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi kegiatan operasi.
b.
Meningkatkan tata kelola yang mendukung pelaksanaan Bagdalops
Biro Ops Polda
Jambi.
B.
Tujuan
1.
Tercapainya kondisi sumber daya Bagdalops Biro Ops Polda Jambi yang mendukung
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi kegiatan operasi.
2. Terciptanya tata
kelola yang mendukung pelaksanaan Bagdalops Biro Ops Polda Jambi.
C. Sasaran
Dalam rangka
melanjutkan strategi Trust Building
yang merupakan sasaran strategi Polri sehingga tercipta kondisi keamanan yang
semakin kondusif disemua titik pelayanan melalui standar pelayanan Kamtibmas.
D. Kebijakan
1. Peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.
2. Penerapan Quick Wins diseluruh wilayah NKRI.
3. Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia.
4. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai
bagian dari penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
E. Strategi
Adapun strategi
yang dibuat oleh penulis
dengan menggunakan landasan teori
analisa SWOT, yaitu penilaian
terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi
sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya
diidentifikasikan guna menentukan cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi
sebagaimana yang diharapkan.
Penulis melakukan
analisa SWOT yaitu dengan
mengkombinasikan Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O), Kekuatan dan
Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis dapat menentukan, menganalisa dan
memformulasikan strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Bagdalops Biro
Ops Polda
Jambi, sebagai maksud untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang didapat adalah dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum
Polda Jambi.
F.
Action Plan
Rencana
aksi (action plan) dalam optimalisasi
kemampuan Bagdalops guna
meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Polda Jambi adalah dengan :
1. Meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan
pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi
kegiatan operasi Bagdalops Biro Ops Polda jambi.
2. Meningkatkan tata kelola dalam
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi
kegiatan operasi Bagdalops Biro Ops Polda jambi.
BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bagian Bagdalops (Pengendalian Operasi)
dalam menjalankan tugasnya
menyelenggarakan fungsi untuk pengumpulan dan
pengolahan data, serta
penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi di wilayah hukum
Polda Jambi. Namun masih ada masalah yang timbul dalam hal
pelaksanaannya, seperti data kriminalitas yang dihimpun setiap bulannya
dari Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering terlambat atau tidak
mengirim laporan (lalai dalam tugas penyajian data kriminalitas jajaran), data
yang disajikan tidak valid serta personil yang mengawaki bagian pengumpulan
data di Polres jajaran kewilayahan dan Direktorat Opsnal sering berganti-ganti
dan tidak ada kaderisasi dan transformasi pengetahuan keterampilan sehingga
kegiatan Pengolahan data menjadi tidak profesional dan tidak menguasai
permasalahan pengumpulan data.
B. Saran
Upaya adanya penambahan personil pada jabatan Kepala
Siaga (Kasiaga A,B,C) yang memiliki dedikasi dalam memimpin, menghimpun data
Jajaran secara benar dan up to date , menghimpun data kriminalitas dan situasi
keamanan masyarakat. Terisinya Bintara Siaga yang masih kurang sesuai dengan
DSP (Daftar Susunan Personil). Bagdalops
Biro Ops Polda Jambi seharusnya memiliki personil dalam kemampuan komputerisasi
dan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops. Personil Bagdalops
harus diberikan pendidikan dalam pengolahan data dan pengarsipan. Untuk
menambah alokasi
anggaran Bagdalops Biro Ops Polda Jambi khususnya Kegiatan
Supervisi yang dilaksanakan oleh Personil Bagdalops kejajaran Polres-Polres
kewilayahan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi. Situasi dan kondisi ruang kerja yang
kurang representatif didalam menampung personil dan pengarsipan dokumen harus
segera di perbaiki untuk mendukung tugas dan fungsi Bagdalops.
Daftar Pustaka
Dessler, Gary. 2009. Manajemen SDM, Indeks: Jakarta.
Hermawati. 2008. Pelayanan Prima, Selapa Pori: Jakarta.
Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis:
Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi
Kerja, Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta.
Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen SDM,
Bumi Aksara: Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 2005. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,
PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Tim Prima Pena, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Prees.
[1] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok
Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.135.
[12] Freddy, Rangkuti, Analisis
SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk
Menghaapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 19.
[14] http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html, diakses tanggal 4 April 2013.
[16] Payaman
J, Simanjuntak,
Manajemen dan Evaluasi Kerja.
Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2005, hlm.
32
Tidak ada komentar:
Posting Komentar